Tiga jendral polri ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal

DETIKPILARFAKTA.COM  - Jakarta, 3 November 2026 Badan Reserse Kriminal Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dan langsung menempatkan mereka dalam tahanan, terkait dugaan tindak pidana penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Asep Safrudin, M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ketiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

1. LSP — Kepala Staf Kepresidenan / Mantan Kapolri

2. ASN — Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri

3. EH — Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I, Sespim Lemdiklat Polri

Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya berinisial SU (Irjen Pol. Slamet Uliandi) saat ini masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Kabareskrim Polri, penyadapan diduga berlangsung dalam kurun waktu tahun 2025 hingga Oktober 2026. Sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang dikelola oleh pihak kepolisian diduga digunakan untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi yang ketat dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Sasaran penyadapan diduga mencakup nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, serta pengusaha.

Pada sekitar bulan Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem. Laporan polisi baru kemudian diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2026, yang dilaporkan oleh petugas yang mengetahui adanya penghapusan data tersebut.

Pihak penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, antara lain:

- 11 unit telepon genggam

- 1 unit iPad

- 4 buah flash driv

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023, terkait tindak pidana penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah.

"Terhadap ketiga tersangka, kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk proses penyidikan selanjutnya."

— Komjen Pol. Asep Safrudin, Kabareskrim Polri

Pihak Mabes Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi terkait kasus ini hanya melalui saluran resmi kepolisian. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Redaksi DetikPilarFakta.com akan terus memantau perkembangan proses hukum pada kasus ini dan akan menyajikan pemberitaan selengkap-lengkapnya segera setelah ada perkembangan terbaru dari pihak berwenang.

Catatan: Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi dari konferensi pers Bareskrim Mabes Polri pada 3 November 2026. Segala sesuatu yang disangkakan terhadap tersangka belum dapat dinyatakan sebagai kesalahan sebelum terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

Redaksi DetikPilarFakta.com