Banyaknya beredarnya Telur infertil di pasar trewung : masyarakat menunggu Tindakan penegak hukum

Pasuruan –detik pilarfakta.com Selasa , 27 Oktober – 16:09 WIB .Dari informasi masyarakat dan juga hasil konfirmasi beberapa awak media kebeberapa pedagang dan juga salah satu orang yang diduga. Pedagang besar yang memasarkan telor tersebut kususnya di pasar trewung hal tersebut sudah disampaikan pada penegak hukum dari Polsek grati sekaligus Polresta Pasuruan sambil membawa beberapa bukti otentik telor yg sudah busuk .

Kami sudah konfirmasi pada salah satu laki laki yang disebut beberapa pedagang telor di pasar trewung ,bahwa mereka membeli telor tersebut dari ,,T ,, ketika di konfirmasi T mengelak kalau pedagang tersebut membeli kediabdan berkata kalau telor tersebut masih bagus dan tidak ada yg busuk yang beredar di pasaran .pengakyan T. tidak sama dengan kenyataan dan bukti yang kami temukan .

Masyarakat harus lebih cermat ketika memilih telur untuk dikonsumsi. Jangan tergiur harga murah. Karena bisa saja harganya murah, namun ternyata telur infertil.

Merebaknya peredaran telur infertil di pasar trewung kami berharap Satreskrim Polresta segera mengambil tindakan secara hukum terhadap pelaku agar tidak semakin. Melebar luas jaringan penjualan telor in tertil di pasar trewung kecamatan grati .

“Kami ingatkan masyarakat untuk lebih teliti membeli telur. Jangan mudah tergiur terhadap produk telur yang berharga murah

kenyataan yang terjadi disalahgunakan. Telur yang diidentifikasikan terkontaminasi bakteri e-coli dan salmonela itu, diolah untuk dijual kembali di beberapa pasar yang ada kususnya di pasar trewung kecamatan Grati .

“Padahal, jelas sangat membahayakan bagi konsumen. Karena rentan memicu gangguan pada ginjal, radang usus, dan gangguan pencernaan dan penyakit lain. Terlebih pada ibu hamil, bisa memicu keguguran dan kecacatan pada janin,” jelasnya.

Praktik jual beli yang dilakukan tersangka jelas dilarang. Karena melanggar hukum pelaku bisa dijerat

pasal berlapis. Selain pasal 26 UU RI Nomor 28/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta, pasal 110 UU RI Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 140 UU RI Nomor 18/2012 tentang Pangan. “Ancamannya empat tahun sampai lima tahun penjara,” kami harap aparat penegak hukum segera mengambil langkah positip .dalam penanggganan ini untuk segera ditindak secara hukum yang berlaku .(Redaksi / Tim )